728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Minggu, 10 Maret 2019

5 DPW FPI di Sulawesi Selatan Dapat SK Pengurus dari HRS ( Habib Rizieq Shihab )

SulselNews.Online - Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia. Mengusung pandangan Islamisme konservatif, FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia, seperti Aksi 2 Desember pada 2016.
FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.

    Dua Ditengah yang dikelilingi Pengurus DPW FPI Makassar: Habib Hamid dan Agussalim Syam

Tak bisa dipungkiri FPI sampai kini dianggap menjadi musuh pemerintah dan masyarakat yang menginginkan kebebasan bermaksiat, kejahatan dan kemungkaran, sementara FPI selalu brertolak belakang dengan hal tersebut. Bahkan FPI terus bertekad bahwa selama hukum yang dijalankan pemerintah lemah, kemaksiatan, kejahatan dan kemungkaran masih merajalela di NKRI maka FPI tetap akan ada dibalik perlawanan kepada Pemerintah dan para pelaku kemaksiatan, kejahatan dan kemungkaran tersebut.

Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain: Adanya penderitaan pejuang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adanya kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam.

Bahkan, menurut Muhammad Habieb Rizieq, pendiri dan sekaligus Ketua FPI yang sekarang ini menjabat sebagai Imam Besar FPI, berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menurut Rizieq kala itu bahwa banyak kawan aktivis Islam yang menentang judi, prostitusi, Korupsi, kejahatan lainnya serta minuman keras, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa.

Salah besar jika dikatakan bahwa FPI berdiri untuk mengganti dan meronrong dasar negara yakni Pancasila. Dasar negara sudah Final yang perlu diterapkan adalah hukum syariat islam Tapi, perlu dikemukakan bahwa penerapan syariat yang dimaksudkan FPI bukan berarti mengganti bentuk dan dasar negara, FPI mengganggap bentuk NKRI adalah sesuatu yang sudah final. Yang dipersoalkan FPI adalah adanya hukum positif bagi umat Islam yang disesuaikan dengan syariat Islam, yang sudah baku sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah yang intinya agar Kemaksiatan, Kejahatan dan kemungkaran itu diminimalisirkan demi tegaknya NKRI yang cinta akan kebaikan.

Di Sulawesi selatan sendiri awal pembentukan Front Pembela Islam (FPI), didirikan di Kota Makassar pada tahun 2005 yang memang di desaian sebagai organisasi keagamaan, dimana FPI menganut paham “ahlus sunnah wal”jamaah” yang berideologis Islam atau Islamisme dan FPI juga memiliki prinsip perjuangan menegakkan “amar ma’ruf nahi munkar”.
Dengan landasan tersebut, FPI mencoba merangkainya menjadi sebagai metode perjuangan termaksud dalam kegaiatan politiknya membawa visi misi meneggakan “amar ma’ruf nahi mungkar” untuk penerapan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh dalam setiap gerakan politiknya FPI di Kota Makassar.

Meskipun dalam Politik FPI hanya berorientasi kepada partai Islam yang menyuarakan kepentingan ummat dan mendukung penerapan syariat Islam akan tetapi keberadaan FPI dalam posisi organisasi keagamaan dan organisasi politik di Kota Makassar sangat besar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka memasukan ide-ide Islami demi kepentingan umat Islam baik dalam peran Eksekutif dan Kontrol Legislatyif  saat menjalankan amanah dari rakyat.

FPI makassar yang dibentuk tahun 2005 dengan ketuanya Habib Muchsyin Al-Habsy dan sebagai Panglima Laskar saat itu adalah Abdulrrahman. FPI Makassar inilah yang sampai kini berdiri menjadi DPD FPI Sulawesi selatan. Sementara untuk ( DPW ) Dewan Pimpinan Wilayah Kota Makassar terbentuk pada tahun 2011 dengan ketua Agussalim Syam dan Sekretaris Arham Hamid. Dengan terbentuknya DPW Kota Makassar maka diikutilah DPW kabupaten lainnya di Sulsel. dintara DPW kab. yang sudah terbentuk, Kab. Gowa, Kab, Takalar, Kab. Sidrap, Kab. Pangkep, Kab. Bulukumba ddl.

Tanggal 8/3/19 adalah penyerahan Surat Keputusan pengankatan Pengurus Baru Tanfidzy DPW Kota Makassar dan juga DPW kab. Gowa, Sidrap, Pangkep dan Bulukumba. Dimana untuk DPW kota Makassar dan Gowa adalah Perubahan Struktur kepengurusan baru sementara untuk 3 Kab. lainnya adalah Kepengurusan yang Pertamakalinya. Sk tersebuat adalah Hasil Musyawah DPW masing-masing pada bulan November 2018 yang lalu. Khusus untuk DPW Makassar dialaksanakan pada tanggal 25 November yang dihadiri 8 DPC se Kota Makassar.

Menaggapi Keluarnya SK yang ditandatangani langsung oleh Habib Muhammad Riziq Sihab dengan rangkaian penyerahan oleh Pengurus DPD Sulawesi selatan ke masing-masing yang bersangkutan, Mantan Ketua DPW Kota Makassar, Agussalim Syam yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD FPI Sulawesi selatan berharap dengan terbitnya 5 SK DPW akan semakin menambah semangat juang dalam menegakkan amar Ma'ruf Nahi Munkar.

"Kita semua berharap, dengan terbitnya SK utnuk 5 DPW ( Dewan Pimpinan Wilayah ), yakni Makassar, Gowa, Pangkep, Bulukumba dan Sidrap semakin menambah semangat dalam berjuang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di daerah masing-masing," tegasnya ketiaka dikonfirmasi dalam acara serah terima SK DPW FPI 8/03/19 di BTN. Minasa Upa Blok AB 2 Makassar.

Caleg DPRD Kota Makassar Nomor urut 3 yang mewakili Partai PKS Dapil II ini juga berharap agar Ukhuwa Islami tetap terjaga 

"Kami juga berharap kesemuanya ini akan semakin memperkokoh Ukhuwah daintara Kaum Muslimin di Sulawesi selatan," katanya

Sementara itu Ketua DPW FPI terpilih Kota Makssar Habib Hamid yang pada saat penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua DPD Sulsel tidak sempat hadir karena sesuatu sebab, ditemui dalam acara silaturrahmi para pendukung Relawan Sandi sulsel yang diselenggarakan di Kopi Dai Jl. mappaodang 9/3/19. Habib Hamid mengatakan rasa syukur dan terimaksih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak sehingga SK ini telah kita terima dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab.

"terimakasih atas semua pihak yang telah mendukung sehingga SK Pengrus Tandfiszi DPW FPI Makassar telah kami terima yang selama kurang lebih Empat Bulan lamanya kami nantikan," jelasnya.

Ditanya mengenai visi dan misi kedepannya dalam mengemban tugas sebagai Ketua DPW FPI Sulsel berharap agar semua anggota baik itu Pengurus Tanfidzi maupun sebagai laskar FPI tetap bahu membahu menjalankan amanah yang diberkan. Ia berharap kedepannya FPI bisa lebih baik lagi selama kepemimpinannya terutama imege masyarakat yang menganggap FPI itu adalah ormas Anarkis dan intoleran.


"Insya Allah kami dari FPI akan mengubah sangkaan masyarakat yang mnegatakan FPI itu adalah ormas Anarkis dan Intoleran," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan "Dibawah kepemimpinan saya akan mendahulukan Dialog kepada semua pihak uatamanya terhadap penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisisan dimana tugas kami adalah mememrangi Kemaksiatan, Kejahatan dan Kemungkaran. Intinya dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar kami mengutamakan dengan berdialog, dialog, dialog dan dialog."

Menggapi banyaknya anggapan orang bahwa FPI itu adalah Ormas Intoleran, ia menmpik tudingan yang sangat kejam seperti itu. Habib Hamid menjelaskan bahwa FPI khususnya Makassar tidak perhan dan tidak akan mengenal apa yang namanya Intoleran. FPI ormas selalu mendahulukan kepentingan Prikemanusiaan antara sesama anak bangsa dan mana mungkin FPI Intoleran.

"Siapapun orangnya akan kita bantu apalagi kita sebagai sesama anak Bangsa. Sepanjang mereka tidak mengganggu kami, sepanjang itu pulalah kami akan bersahabat dengan mereka semua meski berlainan aaqidah. untuk itu kepada org yang menuduh kami Intoleran mohon koreksi dirilah, jangan karena sakit hati kami memerangi Bisnis Haram mereka lantas mereka berupaya menyebarkan Fitnah bahwa kami ini FPI dikatakan Intoleran'. Jelas habib hamid sang Ketua DPW FPI makassar yang juga sebagi Ketua Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiirathal Mustaqiim Sulaewsi Selatan.

Habib juga berharap agar semua yang sampai kini menganggap diri sebagai Anggota FPI Makassar untuk segera melaporkan di Sekretariat guna mendata ulang anggota yang tetap aktif agar tidak terjadi kesimpang siuran administrasi. Habib menguatirkan ada orang yang mengaku sebagai anggota FPI tapi dirinya tidak terdaftar apalagi orang tersebut berbuat Anarkis dan mengintimidasi masyarakat tanpa sepengetahuan Pengurus. "Mereka yang terdaftar akan kita buatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan yang tidak terdaftar yang tentunya Non KTA berarti dia adalah Ilegal" jelasnya.


Red. Mus
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: 5 DPW FPI di Sulawesi Selatan Dapat SK Pengurus dari HRS ( Habib Rizieq Shihab ) Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan