728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Kamis, 25 Juli 2019

PENGAWAS PERBANKAN JANGAN "MANDUL"

 SulselNews-Sebagai salah satu sektor jasa yang sangat mengandalkan kepercayaan Publik, yaitu industri perbankan yang memiliki sensitivitas yang tinggi dalam pengelolaan bisnis yang berhubungan dengan bebagai pihak. Sensitivitas tersebut ditunjukkan dalam respon pasar atas opini tertentu, Semakin baik opini terkait industri perbankan, semakin positif pula respon pasar terhadap industri perbankan, dan sebaliknya

Namun dalam hal kesadaran perlindungan Masyarakat/konsumen, dimana salah satu Bank dimakassar yaitu bank "M", masih belum memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan Masyarakat/konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat perihal penanganan keluhan konsumen oleh bank yang dinilai lamban, berbelit dan tidak ada kepastian, Hal ini ditambah dengan minimnya keterlibatan OJK selaku regulator dalam masalah ini. 

Padahal sekalipun hanya Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, jika memang niatnya untuk melindungi Konsumen khususnya  dalam memberikan proteksi dan perlindungan konsumen, seharusnya memperoleh pengakuan dari Masyarakat selaku konsumen.  seperti halnya yang telah dialami oleh Masyarakat/Konsumen (H. SYR), dimana sertipikat ruko yang sudah dibeli, ternyata dijaminkan kembali oleh Developer kesalah satu Bank "M" dimakassar, dimana "SYR" membeli sebuah ruko kepada Developer sejak Tahun 2005 dilokasi Beverly Hills Jalan Antang Raya Nomor 09 Makassar. 

Baca Juga PERIKSA BANK YANG MERUGIKAN MASYARAKAT 
Konsumen (H. SYR) sejak Tahun 2008 telah membayar lunas dan langsung ditempatinya, kemudian disaat (H. SYR) mendesak Developer agar dibuatkan akta jual beli ditahun 2010, justru malahan  Sertipikat Ruko tersebut telah dijaminkan ke Bank "M" oleh pihak Developer. Anehnya saat Developer "sdr. SRJ MPGR" memohon Kredit ke Bank "M" tersebut, pihak Bank diduga tidak melakukan Verifikasi atas  Letak Objek Agunan dan siapa yang sudah menepati Objek saat itu. (Baik atas Penguasaan Objek Agunan yang sudah ditempati sejak Tahun 2008, begitu pula nama yang tercantum pada wajib pajak PBB). 

Bahwa Status legal sertifikat dan surat-surat yang melekat seperti PBB, sejogyanya dihubungkan dengan Penguasaan Lahan, siapa sebenarnya  yang sudah menguasai Objek Agunan,? Apakah Developer atau sudah menjadi Penguasaan Masyarakat Konsumen.? Apapun alasannya, sangat tidak masuk diakal jika Bank "M" dapat mencairkan Pemohon kredit tanpa harus meninjau Objek Agunan, karena jika dibenarkan oleh Manajemen praktek seperti ini, maka para Mafia Perbankan akan melirik kelemahan sistem manajemen administrasi Bank tersebut, yang tentu saja akan berbahaya pula bagi Investasi Dana pihak ketiga (DPK). 

Bahwa selain dari Yang dialami (H. SYR), berdasarkan pengamatan DPP-LIMIT 5 Tahun Terakhir, ada pula konsumen menganggap sertifikat kepemilikan rumah mereka dijadikan agunan oleh Developer ke pihak bank pemberi KPR. Akan tetapi kenyataan di saat konsumen hendak melakukan pelunasan KPR, ternyata  sertifikat rumahnya tidak berada di bank yang melakukan pembiayaan KPR dimaksud, dan pihak bank tidak dapat memberikan informasi yang membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah tersebut, hal-hal seperti ini diperlukan penguatan maupun penegasan dalam rangka melindungi konsumen dan tentu saja kewenangan tersebut ada pada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini ditekankan agar masyarakat yakin benar, bahwa lembaga otoritas kepercayaan rakyat itu "tidak mandul

@2019: Mamamt Sanrego

Ketua DPP LIMIT
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: PENGAWAS PERBANKAN JANGAN "MANDUL" Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan