728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Selasa, 09 Juli 2019

Sistem Sonazi PPDB Harusnya Masyarakat Terima

Sekolah PPDB-Sistem Zonasi

SulselNews-Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan banyak masyarakat yang mendukung kebijakan sistem zonasi untuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri.

"Dari total pengaduan sebanyak 95, hanya 9,5 persen yang menolak sistem zonasi. 91,5 persen pengadu mendukung sistem zonasi, namun dengan berbagai catatan. Mayoritas pengadu menyayangkan penerapan 90 persen zonasi murni dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019, sementara jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya," kata Retno dalam konferensi pers di Kantor KPAI,Jakarta, Jumat lalu 5/7/19.

Sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan dalam jaringan (online) sebanyak 92 pengaduan dengan rincian 70 pengaduan melalui telepon pintar pengaduan dan 22 pengaduan melalui pesan elektronik, serta satu pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta, sehingga total pengaduan yang diterima KPAI adalah 93 pengaduan.
 
Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini banyak pro dan kontra. Meski begitu, kebijakan tersebut sangat bagus untuk pemerataan.

"Pasti ada yang puas ada yang tidak (sistem zonasi). Namanya juga sistem," ujarnya di Pekanbaru, Kamis (4/7/2019).

Ia menjelaskan, sistem zonasi merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Dengan diterapkannya zonasi tidak ada sekolah unggulan.

"Jadi semua sekolah harus unggul. Caranya dengan pemerataan pendidikan. Input kepada siswa harus sama. Tugas semua guru inilah yang mengolah input," katanya.

Saat di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi mengetahui kondisi pendidikan di Tanah Air yang sebenarnya.

"Dengan sistem berbasis zonasi ini, sekarang kita tahu ada daerah yang tidak memiliki sekolah atau 'blind spot'. Kemarin di Sulawesi Utara, dengan zonasi ini juga diketahui berapa meter jalan yang harus dibangun, karena selama ini tidak ada jalan yang layak ke sekolah itu," ujar Mendikbud di Jakarta, Senin 8/7/19


Dengan diketahuinya kondisi riil pendidikan di daerah itu, maka saat ini hanya tergantung kemauan pemerintah daerah dan Kemendikbud. Pemerintah daerah, lanjut dia, harus menyadari bahwa membangun manusia lebih penting dari segala-galanya dan itu hanya melalui pendidikan.

"Kalau perlu tidak makan dulu sekarang, yang penting anak-anak sekolahnya bagus, nanti negara yang akan maju," kata Muhadjir mengibaratkan.

Pemda memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing, sedangkan Kemendikbud memberikan solusi pada daerah melalui kebijakan pendidikan seperti hasil pemetaan ujian nasional (UN).
 
Pakar pendidikan Doni Koesoema menilai penerapan aturan zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus terus berlanjut meski banyak orang tua yang keukeuh mendaftarkan ke "sekolah favorit".

"Aturan zonasi itu kan sudah ada sejak tiga tahun lalu. Mestinya, pemerintah daerah melakukan sosialisasi," kata Doni di Jakarta, Senin 8/7/19

Dulunya, kata dia, PPDB diimplementasikan dalam sistem rayonisasi, namun masih mendasarkan pada nilai, kemudian disempurnakan dengan zonasi.

Menurut dia, kebijakan zonasi diterapkan sebenarnya untuk membantu pemerataan pendidikan, baik akses, sumber daya manusia, akses, hingga kualitas.

"Zonasi ini masalahnya bukan soal siap atau tidak siap. Kalau menunggu siap, tidak akan selesai-selesai," kata Doni.

Sistem PPDB yang selama ini berlaku yang berbasis prestasi atau nilai rapor, kata dia, sesungguhnya tidak adil karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan di sekolah pilihan.

@\2019: Andi
sbb: wartaekonomi.co.id
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Sistem Sonazi PPDB Harusnya Masyarakat Terima Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan