728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Jumat, 06 September 2019

10 Pasal R-KUHP Akan Menghilangkan Kebebasan Pers Indonesia




SulselNews.Online-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui ketua umumnya, Abdul Manan meminta DPR mencabut 10 pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi mengancam kebebasan pers.


Abdul menilai, bila DPR tetap mengesahkan kesepuluh pasal itu, lembaga tersebut tak merepresentasikan sebagai sebuah institusi yang mewakili aspirasi rakyat. Sebab, mereka tak mendengarkan masukan yang diberikan terkait penyusunan R-KUHP.


Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang terus menuai sorotan. AJI terus mendesak DPR segera mencabut pasal-pasal kontroversial tersebut. Jika tetap disahkan RUU KUHP akan menghambat kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi, kebenaran, dan kontrol sosial. Ada sekitar 10 pasal yang mengancam kebebasan pers.

Paparan Abdul, menyebutkan diantara pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, dan Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong. 

Selain itu, juga ada Pasal 263 tentang berita tidak pasti, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.


Menurutnya, Apabila DPR ingin melihat kebebasan pers tetap berjalan di Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah mencabut 10 pasal di RKUHP tersebut. DPR dan pemerintah juga dianggap tidak mendengarkan aspirasi publik, karena itu ada pasal yang telah dihapus masih dihidupkan lagi soal pasal penghinaan presiden dan wapres

Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan, AJI akan menggelar pertemuan dengan organisasi pers lainnya untuk membahas hal tersebut. Para organisasi pers berencana menyampaikan aspirasi penolakan 10 pasal tersebut sebelum 19 September.


"Nanti akan kita sampaikan bersama-sama keberatan kita terhadap 10 pasal di KUHP. Kalau bisa sebelum tanggal 19 karena kalau setelah tanggal 19 kayaknya sudah terlambat," jelasnya.

Dalam lima tahun terakhir, menurut catatan AJI Indonesia, setidaknya ada 16 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Umumnya jurnalis ini dituduh menyebar fitnah dan pencemaran nama baik, menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) menempatkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara selama tiga tahun berturut-turut. Artinya, indeks kebebasan pers di Indonesia jalan di tempat.

Menanggapi hal tersebut,  Anggota Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun mengatakan lembaganya tidak akan mengikuti aturan RKUHP jika kebijakan ini jadi disahkan. Dewan Pers tetap akan mengacu pada Undang Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik.


Dewan Pers, juga akan menunjukkan sikap yang sama dengan AJI dan LBH Pers yaitu menolak sejumlah pasal yang mengancam kebebasan pers. Pasal yang diprotes termasuk juga menyangkut kekerasan perempuan.

@2019; Alf
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: 10 Pasal R-KUHP Akan Menghilangkan Kebebasan Pers Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan