728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Selasa, 10 September 2019

Aktivis Pengajar UGM Menolak Revisi Undang-Undang KPK


Revisi Undang-Undang KPK Ditolak Dosen UGM

SulselNews.Online-Sekumpulan para pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka membuat petisi dalam rangka menolak Rancangan Undang Undang KPK yang disahkan oleh DPR RI.

151 dosen akan menyatakan menolak revisi tersebut.  dosen-dosen UGM menolak revisi tersebut karena beranggapan revisi UU KPK justru akan melemahkan lembaga antikorupsi itu mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia.  Untu itu para dosen UGM yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi

Dilansir dari halaman detik.com, petisi tersebut dimotori Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Sigit Riyanto. Hingga saat ini, sudah ada 151 dosen UGM yang menyatakan menolak revisi UU KPK. "Angka yang saya terima tadi malam begitu (151 dosen)," ungkaf Sigit, Senin (9/9/2019).

Penggalangan petisi dimulai sejak Sabtu (7/9/19). Sigit belum bisa memastikan sampai kapan penggalangan petisi berlangsung. Namun setelah dianggap cukup, petisi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.


Menurut Aktivis pengajar UGM bahwa KPK tidak boleh dilemahkan karena lembaga ini merupakan amanat reformasi sekaligus amanat konstitusi dalam upaya melawan korupsi. Usulan revisi UU KPK itu pun  menjadi tanda tanya bagi masyarakat. mereka menilai, proses pembahasan RUU KPK dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang. Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.Doperkirakan mereka akan bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.


Revis UU KPK yang dimotori oleh para anggota Dewan periode 2014-2019 disinyalir cukup mengejutkan, apalagi sebagian besar Anggota Legislatif tersebut akan habis masa jabatannya sekitar Tiga Minggu ke depan.

Baca Juga: Logo KPK Ditutup, DPR Ingin Revisi Undang Undang KPK

Sekedar diketahu 6 orang anggota DPR-RI yang mengusulkan Revisi undang-undang KPK untuk dijadikan Rancangan Undang-undang KPK yang akan disahkan oleh Presiden Jokowidodo menjadi Undang-undang KPK yakni, Masington Pasaribu dan Riza Mariska, dari fraksi PDIP.  Syaiful Bahri Rurai, dari Fraksi Golkar.  Ibnu Multazyam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.  Ahmad Badowi dari Fraksi PPP dan Taufiqul Hadi dari Partai Nasdem.


UGM dan KPK Tolak Revisi UU KPK Oleh DPR RI

Sehari Sebelumnya, 8/9/19 Pegawai KPK telah melakukan aksi penutupan Logo di Kantor KPK Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin.  Penutupan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah digodok DPR RI serta proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK yang dinilai bermasalah.  Terlihat Novel Baswedan turut serta ikut aksi Save KPK Tolak revisi UU KPK.

Berikut bunyi petisi penolakan revisi UU KPK yang sudah ditandatangani 151 dosen UGM:

Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi RUU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Isi Revisi RUU KPK justru melemahkan KPK, padahal KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia; Kami dosen UGM yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi.


@2019; Andi
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Aktivis Pengajar UGM Menolak Revisi Undang-Undang KPK Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan