728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Senin, 09 September 2019

Logo KPK Ditutup, DPR Ingin Revisi Undang Undang KPK




SulselNewsOnline-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan aksi tutup logo kantor KPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Minggu (8/9/2019). Penutupan kantor ini dilakukan langsung puluhan pegawai dan pimpinan komisi antirasuah yakni Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Aksi yang dilakukan oleh Puluhan pegawai serta pimpinan KPK ini sadalah sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah digodok DPR RI serta proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK yang dinilai bermasalah.

Aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di gedung Merah Putih dengan cara menutup logo KPK dengan kain hitam. dimaknai bahwa sikap KPK yang tidak pernah takut dalam berbicara kenyataan.

Saut Sitomorang yang memimpin langsung aksi itu menyebut aksi hari ini adalah bentuk perlawanan terhadap pelemahan wewenang KPK melalui proses seleksi dan revisi undang-undang Ia juga mengatakan KPK tidak pernah takut mengunkapkan fakta, yang salah satunya menunjukkan indeks korupsi di Indonesia masih tinggi. Dia menyebut indeks korupsi menunjukkan angka 38.  

"Maknanya bahwa kita sekarang tidak boleh bermimpi, tidak boleh takut, tapi kita harus menghadapi kenyataan. Kenyataannya itu indeks persepsi korupsinya 38 dan tidak sesuainya ucapan pikiran dan tindakan," ungkap Saut di gedung Merah Putih, Minggu (8/9/2019).

Mereka juga melakukan aksi bagi-bagi bunga mawar putih kepada masyarakat yang berkumpul di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Jalan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, lalu melanjutkan aksi dengan longmarch ke gedung KPK.

Penutupan dilakukan pada empat titik. Yakni logo di atas gedung KPK, logo di bagian kanan dan kiri gedung, serta tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi di bagian depan KPK. 
Saut meyakini bahwa saat ini telah berbicara nilai, bicara tentang value serta integritas yang harus dijunjung tinggi.  Bahwa semuanya itu harus dinilai dengan fakta dan realita.
"Kita bicara nilai, kita bicara value, kita bicara soal integritas, Saya mengulangi hari ini kita bukan sedang melukis ketakutan, kita sedang bicara fakta, bicara reality. Energi kita tidak akan pernah habis, akan kita isi terus," kata Saut.

Diketahui aksi sebelumnya Saut mengaku KPK telah melayangkan surat ke presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti revisi undang-undang KPK yang disepakati DPR.  Ia menilai justru yang perlu diubah adalah undang tipikor RI. Ia berharap Presiden Joko Widodo agar tidak merevisi undang-undang KPK dan tidak tanda tangan  karena ini dianggap berbahaya bagi kelangsungan penanganan koruptor Indonesia.

Telah diketahui, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) agar dapat menjadi RUU usulan DPR RI tentang RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi pada hari ini, Kamis lalu (5/9/2019).


Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi partai politik di parlemen satu suara menyetujui revisi undang-Undang tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan ditindaklanjuti melalui mekamisme yang ada.
.
Beberapa Pegawai KPK Berharap agar Aksi tutup logo KPK ini terdengar oleh Periseden RI sehingga dapat mendenganrkan aspirasinya dengan pak presiden tidak terpengaruh dengan RUU KPK tersebut dan tidak menandatanganinya sebagai pengesahan Undang-Undang KPK yang baru.
loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Logo KPK Ditutup, DPR Ingin Revisi Undang Undang KPK Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan