728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Sabtu, 14 September 2019

Pimpinan KPK Mengundurkan Diri Terkait Kasus Tuan Guru Bajang / TGB



SulselNews.Online-Hari ini Pimpinan KPK terbaru telah dipilih langsung oleh Komisi III DPR_RI secara bulat 100% menetapkan Firli (Irjen Firli Bahuri) sebagai ketua KPK periode 2019-2023.  Mereka yang terpilih menjadi 5 pimpinan KPK yakni;  Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango 50 dan Lili Pintauli Siregar. U

Terkait dengan hal pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK Yang baru tersebut, Saut Situmorang menyatakan mundur dari jabatan sebagai Wakil Ketua KPK. Selain Saut, Penasihat KPK, Tsani Annafari, juga menyatakan mengundurkan diri.

Sejak awal pada pemilihan Capim KPK bahwa KPK telah menyatakan Firli, mantan Deputi Penindakan itu, melakukan pelanggaran kode etik berat. KPK sebelumnya sudah menyurati DPR soal masalah etik Firli ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan di lembaga itu,  namun itu dianggap agin lalu oleh DPR. 

Saut Sitomorang dan Tsani Annafari sebelumnya telah mengatakan siap mundur jika orang yang dinilainya telah terbukti melanggar etik terpilih sebagai pimpinan KPK.

Dilansir beberapa media, Tsani membeberkan rangkaian pertemuan yang membuat Firli dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.
Adanya pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dilakukan setelah ada aduan masyarakat pada 18 September 2018. 

Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta kalau Firli melakukan sejumlah pertemuan, termasuk dengan TGB. Setidaknya ada tiga pertemuan antara Firli dengan TGB. Padahal saat itu, KPK sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Tsani juga menyebut Firli bertemu dengan Bahrullah Akbar yang merupakan saksi di KPK hingga salah satu petinggi Parpol.

“Pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas F sebagai Deputi Penindakan KPK. Sebagai Deputi Penindakan KPK F juga tidak pernah minta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi dan tidak melaporkan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut ke pimpinan KPK,” jelas Tsani.

Menurut Tsani, pengunduran dirinya dari jabatan penasihat KPK dilakukan sebagai sinyal adanya permasalahan di lembaga antirasuah periode 2019-2023 yang akan dinakhodai Firli.

Sementara Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga menegaskan bahwa terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Firli saat menjabat Deputi Bidang Penindakan KPK.

"Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan direktorat pengawasan internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat (terhadap Firli)," kata Saut di Ruang Konferensi Pers KPK, Jakarta Selatan, Rabu 11/9/2019 dihadapan para awak media.

Firli diduga telah melanggar kode etik dengan bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) yang saat ini berkapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PT Newmont. Namun Firli yang pernah menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu membantah tudingan tersebut.

"Saya tidak melakukan itu, tapi kalau bertemu, iya. Saya bertemu pada 13 Mei 2018," jelas Firli saat menjawab pertanyaan Tim Pansel Capim KPK, di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 27/8/19 lalu

Kapolda Sumsel itu mengatakan, dirinya bertemu TGB saat masih menjadi Gubernur NTB. Pertemuan tersebut dilakukan di lapangan tenis dalam kegiatan Danrem.

Dia pun menyebut, saat itu TGB belum menjadi tersangka. Kasus Newmont itu kata Firli masih tahap penyelidikan dan masih mengaudit kerugian negara.

Saat ekspos kasus Newmont itu, Firli mengaku menjelaskan kepada pimpinan bahwa dirinya tidak ada konflik kepentingan dengan TGB, sebagaiman Putusan tuntunan waktu itu terkait dengan saham penyertaan saham pemerintah daerah NTB ke PT Newmont, disepakati supaya harus dilakukan audit.

Ekspos menyimpulkan harus dilakukan audit. Kemudian audit di BPKP menyatakan audit dilakukan ke BPK karena Newmont pernah melakukan audit oleh BPK.  Menurut pengakuan Firli bahwa kalaupun TGB Punya persolalan terkait divestasi saham di PT Newmont, hasil audit BPK itu tetap akan berjalan karena tak ada pengaruh darinya karena dia memang tak pernah berbicara masalah kasus dengan TBG. 

Diketahui beberapa bulan tepatnya september-Oktober 2018 yang lalu saat menjelang Pilpres 2019, TGB yang tiba-tiba mengalihkan dukungnanya ke Jokowi-Ma'ruf Amin padahal sebelumnya TGB adalah pentolan kelompok Ulama yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.  

TGB Menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, sempat menjadi sorotan publik karena secara tiba-tiba TGB mengalihkan dukungannya ke Partai Lain setelah kasusnya terekspor di media massa september 2018.  Saat itu disinyalir TGB beralih dukungan karena terkait Kasus Korupsi kepemilikan saham ditubuh PT Newmont. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi data keluar-masuk uang di rekening Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan istrinya berkaitan dengan dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara. TGB diduga menerima aliran dana divestasi periode 2009-2013. TGB Diduga Terima Gratifikasi, Ini Duit Keluar-Masuk Rekeningnya  

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo yang diberitakan  , Zainul diduga menerima duit secara langsung dan tidak langsung atau gratifikasi berjumlah Rp7,36 miliar sepanjang 2009-2011. Uang itu mengalir melalui sejumlah rekening di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BCA dan Citibank miliknya. Dokumen itu juga menyebut, aliran dana ke Zainul dalam bentuk penukaran valuta asing senilai US$1 juta.

KPK menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani kasus ini. KPK menemukan dugaan aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah Mandiri milik TGB senilai Rp1,15 miliar pada 2010. KPK menduga uang itu berkaitan dengan pembelian 24 persen saham hasil divestasi Newmont oleh PT Multi Daerah Bersaing pada November 2009.

PT Multi Daerah Bersaing adalah kongsi perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing dan PT Multi Capital. PT Daerah Maju Bersaing didirikan pemerintah Daerah NTB serta Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, tempat tambang emas Newmont. Sedangkan PT Multi Capital anak usaha PT Bumi Resources, Grup Bakrie. Adapun Recapital Asset Management, lembaga yang diduga mengalirkan duit ke TGB, perusahaan pengelola investasi Grup Bakrie.

Aliran dana dari Recapital Asset Management merupakan salah satu hal yang ditanyakan penyelidik KPK saat memeriksa Zainul di rumah dinasnya pada pertengahan Mei 2018. Zainul diduga pernah mengirim sebagian uang itu kepada istrinya, Robiatul lebih dari Rp4 miliar selama 2009-2011. Catatan lain menunjukan Robiatul membelanjakan dana kiriman Zainul untuk membeli Toyota All New Alphard.

Dana lain diduga mengalir ke rekening Erica Lucyfara Panjaitan. Ia menampung duit dari Zainul di rekening Bank Mandiri. Zainul menikahi Erica pada 2013 setelah menceraikan Robiatul. Di rekening bekas penyiar televisi itu, terdeteksi aliran dana dari TGB sebesar US$ 67.695 dan Rp606,3 juta hingga Desember 2013.

Hasil penelusuran PPATK yang sudah disetor ke KPK, menyebut modus lain dugaan pencucian uang oleh TGB. Menurut seorang aparat hukum, Zainul diduga memanfaatkan pegawai-pegawai pemerintah provinsi NTB dan ajudannya untuk melakukan transaksi atas namanya yang duitnya diduga bersumber dari gratifikasi saham Newmont. “Diduga ia juga menggunakan kerabatnya, sebagai nominee dalam sebagian transaksi, kata sumber tersebut.

Saat itu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan kecewa KPK membocorkan informasi penting kasus Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang diduga terlibat korupsi divestasi saham Newmont. Dalam Rapat Komisi III DPR bersama pimpinan KPK, Arteria menyinggung laporan suap yang dimuat oleh majalah Tempo soal TGB.

Kini Komisi III DPR inilah yang memilih dan menetapkan Firli menjadi ketua KPK 2019-2023 yang saat ini menjadi polemik di dalam pimpinan KPK.  Banyak pengamat mempertanyakan, mengapa baru hari ini Pimpinan KPK membocorkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Firli, mengapa bukan pada saat sebelum Pilpres berlangsung ketika kasus TGB  VS PT Newmon masih dalam panas-panasnya.  Mungkin ini episeode demi episiode akan terungkap.


Sementara itu, malam ini 13/9/19 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo. Agus Rahardjo mengatakan, pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden apakah  mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau menjalankan operasional seperti biasa, mereka menunggu perintah itu. 

Pimpinan KPK juga berharap agar Presiden dapat diajak berbicara dengan para pimpinan KPK untuk menjelaskan terkait kegelisahan seluruh pegawai KPK serta menjelaskan isu-isu yang sampai saat ini belum bisa terjawabkan serta mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan.

Agus Rahardjo merasa, saat ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut revisi Undang-Undang KPK. Ia menilai KPK tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut. Bahkan sampai hari ini Drap RUU KPK belum diketahuinya dan ini menurutnya terkesan dibuat sembunyi-sembunyi.

Agus Raharja yang membacakan pernyataan didepan para awak media telah mendengarkan bahwa RUU KPK akan segera disetujui.  Ia juga merasa curiga ada kepentingan apa sampai RUU KKP cepat-cepat mau disahkan ?

@2019; Sakti

loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pimpinan KPK Mengundurkan Diri Terkait Kasus Tuan Guru Bajang / TGB Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan