728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Minggu, 16 Februari 2020

Hoax, Media Diminta Verifikasi Ke Dewan Pers Untuk Kerja Sama Pemda





RS-02Indonesia.Com - Tersebar disalah satu media terbitan Makassar Sulawesi selatan yang mengatakan banyaknya media Abal-abal yang bekerja sama dengan pihahak Pemda namun tidak ter-verifikasi oleh Dewan Pers adalah sebuah pelanggaran.

Hal ini memicu kontroversi kepada rekan-rekan pers utamanya media-media yang hanya mempunyai badan hukum tapi tidak memverifkasinya di organisasi independen Dewan Pers.

Pemimpin redaksi HarapanRakyat, Andi Ms Hersandy angkat bicara soal itu.  Menurutnya Media-media Pers yang tidak terverifikasi administrasi atau Faktual di Organidasi Dewan Pers itu adalah bukan abal-abal sepanjang media tersebut mempunyai  badan hukum.  Badan hukum yang dimaksud adalah dalam bentuk PT, Yayasan atau Koperasi.  Mereka itu sudah terdata di Negara karena punya Akta Notaris dan akta Notaris itu adalah Badan Hukum

Menurut Andi Ms Hersandi yang sudah menggeluti dunia pers sejak tahun 2002, bahwa untuk menentukan sebuah media itu Abal-abal, Pers atau Tidak kembali pada perintah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang pada Pasal I poin 1 berbunyi, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Demikian jua dia memberikan gambaran 'Pada pasal I point 2 Undang Pers berbunyi, Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.' Dan dalam pasal itu tak ada yang menyebutkan Perusahaan pers harus ter-verifikasi di dewan Pers karena dewan pers adalah sebuah organisasi independen yang bentuk mengayomi media-media yang punya badan hukum

“Isue yang beredar yang megatakan harus verifikasi di Dewan Pers itu hanyalah sebuah berita Hoax, Dewan Pers sudah merespon dengan baik, media untuk tercatat di Dewan Pers  tak perlu ribet lagi, hanya membuat mekanisme pelaporan lewat digital di website Dewan Pers.id.  Itu sudah cukup, Tapi intinya Pers wajib Berbadan Hukum dan itu bukan Abal-Abal,”: kata Alumini Fakultas Pertanian UMI ini.

Andi merasa kecewa dengan adanya pemberitaan di media.  Menurutnya teman-teman media lain  mestinya sebagai pengayom kepada media-media kecil dan tidak mendiskreditkan dengan pemberitaan menyebutnya sebagai media abal-abal, yang katanya marak di Kab. Sidrap, Luwu Utara. Pangkep dan Enrekang lalu bekerja sama dengan pihak Pemda tapi tidak terverifikasi di organisasi Dewan Pers.

“Intinya Media yang punya badan hukum berarti bukan Abal-abal, Untuk itu saya menyampaikan kepada teman-teman media yang dianggap Abal-abal untuk tetap bekerja dengan baik, toh kalian tak mengganggu mereka," kata andi.

Sebagaiman pemberitaan ini sebenarnya sudah beberapa kali di bantah oleh Dewan Pers terakhir pada  Pada saat pertemuan dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak, elektronik maupun siber dalam diskusi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020) siang,

Ketika itu alah satu peserta yang hadir, pimpinan redaksi sebuah media sempat menanyakan soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menepis isu itu. Ia mengannggap pemberitaan itu tidaklah benar adanya.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” kata Nuh saat mencoba menjawab pertanyaan pimpinan redaksi itu

Demikian juga pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun yang telah banyak beredar di media-media online menambahkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Menurut Nuh, tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.

“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama. “Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” tegas Hendry.



@2020, Alf

loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Hoax, Media Diminta Verifikasi Ke Dewan Pers Untuk Kerja Sama Pemda Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan