728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Minggu, 05 Juli 2020

Agustinus Tenau: Revisi dan Perpanjangan Otonomi Khusus Harus Tanya Dulu Rakyat Papua, Apa Maunya



RS-02 - Wakil ketua II DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si menegaskan dilihat secara utuh keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua barat secara eksplisit tidak diatur batas waktu pemberlakuannya. Kecuali Penerimaan Dana Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya 2% Dana Alokasi Umum Nasional dibatasi waktu hingga 20 tahun ( baca : pasal 34 ayat (3) huruf e dan ayat (6) uu no 21/2001 ).

Menurur dia, penyaluran dana Otonomi Khusus sejak 2002 hingga 2020 sudah mencapai 94,24 triliun rupiah. Dana Otsus tersebut akan berakhir pada 2021. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan diri mencari langkah perpanjangan dana Otonomi khusus yang akan berakhir pada 2021.

"Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas ( 11/3/2020 ) lalu, menginstruksikan beberapa hal terkait penyaluran dana Otsus. Presiden Jokowi menekankan, dilakukan evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otsus. Evaluasi juga mencakup transparansi, akuntabilitas penggunaannya sehingga seberapa tepat sasaran penggunaan dana tersebut," kata dia yang dikutip media ini dari Group WA PMKRI St. Agustinus Sorong (4/7/2020)

Untuk penyaluran dana Otsus pada 2021 , itu pun presiden Jokowi menegaskan, dibangun dengan sistem, desain dan cara kerja yang baru yang lebih efektif. Dengan demikian dana Otsus bisa menghasilkan lompatan kemajuan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Presiden juga menegaskan, perancangan instrumen penyaluran dana Otsus yang baru harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat di Papua.

Menurut politisi partai NasDem ini bahwa pemerintah berkeinginan kuat untuk memperpanjang dana Otsus. Sementara berbagai komponen masyarakat Papua dan Papua Barat mulai menolak perpanjangan dana  Otsus termasuk rencana pemerintah perubahan undang-undang otonomi khusus sendiri. Rakyat Papua menilai Otonomi khusus yang berlaku saat ini telah gagal membawa kemajuan bagi rakyat Papua. Lebih banyak mereproduksi masalah. Oleh sebab itu seluruh komponen orang papua mulai menolak rencana revisi uu otsus dan perpanjangan penerimaan dana otsus. Bicara revisi dan perpanjangan dana otsus harus tanya dulu pada rakyat , apa maunya rakyat, bukan dipaksakan hanya sekelompok elit.

Sikap resistensi terhadap perubahan undang-undang Otsus terus bergulir belakangan ini. Berbagai komponen tokoh adat,  tokoh perempuan, pemuda dan mahasiswa semakin gencar menggaungkan isu penolakan perubahan Otsus jilid II kata dia.

Lanjut dia, melihat fenomena demikian, maka seharusnya seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah turun ketengah masyarakat. Menyerap aspirasi yang berkembang kemudian difasilitasi penyaluran aspirasi itu supaya terarah. Jangan dibiarkan aspirasi tersebut seperti bola liar yang nanti semakin sulit dikendalikan.

"Apa sebenarnya motif rakyat papua menolak pemberlakuan kebijakan Otsus jilid II. Perlu dikaji secara mendalam fenomena penolakan ini. Secara kontekstual sebenarnya rakyat papua merasakan tidak ada gunanya arti kekhususan bagi bagi papua selama ini.  Walaupun ada otonomi khusus diberlakukan , tetapi banyak praktek diskriminasi, rasisme, marginalisasi, konflik dan kekerasan serta pelanggaran Ham sangat buruk dialami rakyat papua," tegas dia.

Lanjut dia, sengkarut masalah ini menjadi trauma kolektif rakyat Papua kemudian secara reflektif menolak pemberlakuan kebijakan otsus kembali. Untuk itu, ia berharap pemerintah Indonesia mesti evaluasi secara  bijak fenomena penolakan otsus ini. Jangan dipaksakan dengan tanpa memperdulikan suara-suara penolakan yang semakin resisten dan luas ini. Jangan dipandang dengan sebelah mata. Pandanglah secara holistik dalam spektrum politik nasional dan internasional karena akan berpengaruh kearah sana.

Karena itu menurut dia pendekatan dialogis dan kompromistis segera dibangun dari mulai sekarang juga. Lembaga-lembaga negara baik yang ada didaerah dan dipusat segera membuka diri, membuka ruang dialog dengan para tokoh seluruh komponen orang papua. Langkah ini penting dan segera dilakukan untuk menimalisir derasnya seruan penolakan Otsus jilid II. Red 

2020; (Engel)

loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Agustinus Tenau: Revisi dan Perpanjangan Otonomi Khusus Harus Tanya Dulu Rakyat Papua, Apa Maunya Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan