728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Selasa, 28 Juli 2020

Perkara BMN Excavator di Pasangkayu Mesti Profesional Penyelidikan dan Penyidikan


Yhoka Mayapada
RS-02 - Kekisruhan Barang Milik Negara (BMN)  Excavator sumbangan Presiden RI yang diberikan kepada Nelayan Pembudidaya udang di Sulawesi Barat, dimana hampir  setiap hari menjadi trending topic  pada Pembahasan Pengunjung di  Warkop-Warkop di Kota Makassar.

Pembahasannya mulai dari sudut pandang Barang Milik Negara, Kebijakan Daerah, sampai pada pihak yang akan menjadi Kambing Hitam dari suatu kebijakan yang dianggap tidak Populer hanya karena tujuan para oknum untuk melindungi beberapa Pejabat yang telah menggunakan Barang Milik Negara (Excavator) yang Modus dugaan tanpa membayar Uang Sewa, lalu berusaha untuk meyakinkan masyarakat, jika excavator tersebut adalah milik Daerah dengan menggunakan payung Hukum Keputusan Bupati.

“Namun dalam keputusan tersebut, sayangnya tidak menunjukkan  adanya  pertimbangan atas bukti Surat Penyerahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang seharusnya menjadi Salah satu Konsideran atau Dasar Kewenangan atas Pembentukan Keputusan tersebut,” kata Yhoka Mayapada, Sekretaris Jenderal DPP-LANTIK. 

Yhoka yang dikenal sebagai aktivis LSM dan sangat dekat dengan beberapa para Penegak Hukum terkemuka lebih detail Memaparkan bahwa perkara Excavator dipasangkayu itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat, intinya jika ada Pengakuan Kepala daerah atas BMN yang sudah menjadi BMD harus dibuktikan dengan surat Keputusan/Penetapan dari Kementerian Negara (KKP), yang tentunya dari penetapan tersebut seharusnya telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

"Jadi Pengakuan itu tidak hanya sebatas Lisan maupun Telepon atau Whatsapp yang disampaikan oleh Pejabat Kementerian kepada Kepala Daerah atau Pejabat-pejabat yang ada di Pasangkayu, sebab jika hanya dengan Lisan sama saja itu memberi kesan ada pejabat pusat yang akan menggunakan secara pribadi BMN dan tanpa harus melaksanakan Kewajiban sesuai Juklak DJPB,” jelasnya

Menurut Yhoka, Istilah Pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang kepada Daerah, harus pula disertai dengan Bukti kepemilikan Barang. Karena Jika Pemindahtanganan tanpa Bukti Kepemilikan barang yang diserahkan kepada Daerah, maka dipastikan belum dilakukan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna.

Pemerintah Daerah tidak boleh mencatat sebagai barang milik Daerah, ketika Bukti kepemilikan belum diserahkan kepada yang menerima (daerah), dengan langkah itu, lalu kemudian dihapusnya dari daftar barang di kementerian Negara atas BMN. Karena setiap pengakuan hak, harus dibuktikan dengan hak kepemilikan. Mana mungkin satu objek dua Pemiliknya.

"Jadi menurut hemat saya, tak akan mungkin ada asap tanpa ada api, Sebab-akibat, harus tetap menjadi pedoman dalam menuntaskan Perkara Excavator ini,” ujar Yhoka

Lebih lanjut Yhoka menyampaikan, tindakan atas menyewakan BMN, tentu dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala daerah. Pertanyaannya, berhak atau tidak kepala daerah membuat keputusan Sewa yang bukan barangnya?, BMN ini diperuntukkan kepada siapa, apakah Untuk umum atau hanya untuk Kelompok Nelayan Pembudidaya?. 

“Jika ada perbuatan tindak pidana Korupsi, Negara atau Daerah yang dirugikan?, Jika Daerah yang dirugikan, apa benar daerah sudah memiliki Hak dan bukti kepemilikan Excavator ?. Kemudian jika Negara yang dirugikan, siapa yang memulai?, dengan jalan atau kebijakan apa sampai Negara dirugikan?,  siapa yang memerintah?, siapa operatornya?, Pemanfaatannya untuk siapa?, Siapa-siapa yang memanfaatkan?, Apa Rekomendasi Pengawas, Pemeriksa, atas Pemanfaatan  BMN/BMD?. Saya kira ini semua harus jelas, agar tidak ada satu orangpun yang merasa diabaikan hak-haknya,” jelas Yhoka.

Yhoka sebagai pengurus DPP-LANTIK meyakini sangat Percaya dan yakin, jika penyidik yang menangani perkara Bantuan Excavator dipasangkayu itu  Profesional, dan  akan selalu berpegang teguh serta bertindak sesuai hasil Telaah dengan sistematika posisi kasus, fakta dari sumber Penyelidikan, analisis yuridis dan yang terakhir adalah tidak melepaskan atas Pendapat maupun saran dari berbagai pihak yang tentunya pula  tidak akan lari dari Kode etik dalam menentukan adanya Tipikor.

“Semua dengan tetap mengedepankan serta menjunjung tinggi  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” tutup Yhoka.

@2020: (MamatS)


loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Perkara BMN Excavator di Pasangkayu Mesti Profesional Penyelidikan dan Penyidikan Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan