728x90 AdSpace

Info Terkini Rajawali Selatan
Senin, 28 September 2020

Ada Kades di Sulsel Tak Korupsi Tapi Dipaksakan Jadi Tersangka. KGS LAI: Temuan Harus Transfaran

HR.ID - Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun, ternyata menyisakan para kepala Desa diberbagai daerah tidak sedikit mendapat Ujian atau tantangan yang datangnya justru dari bagian Pemerintahan itu sendiri, utamanya sistem, Ujian dan tantangan pengelolaan keuangan desa, administrasi maupun tindak-tanduk dari berbagai pihak.

Hal ini diungkapkan ketua KGS LAI Prov-Sulsel, Muh. Bahar Razak, saat dikonfirmasi, Senin (28/9/20) terkait dugaan adanya oknum tertentu yang sengaja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari  pemerintahan desa melalui kepala desa.

Bahar Razak memamafarkan bahwa sebenarnya sudah kita ketahui bersama jika Kepala desa dimanapun berada pada hakikatnya masih sangat membutuhkan Edukasi atau ilmu pemerintahan yang mumpuni dari semua pihak, utamanya Edukasi dari para Penegak hukum, Praktisi Hukum atau pihak-pihak yang memiliki Kompetensi di bidang hukum guna para kepala desa  mampu membawa desa-desa yang dipimpinnya kearah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di Pedesaan agar lebih baik dan semakin Maju.

“Namun kenyataan yang ada, apa yang dialami oleh sekian banyak kepala desa di Indonesia, justru berakhir dengan Status terpidana dengan Perkara tindak pidana Korupsi dengan Nilai kerugian yang tidak seberapa besar, dibanding biaya Penegakan hukum itu sendiri,” ungkap Bahar

Disamping itu menurut Bahar, perkara tindak pidana korupsi yang banyak menyeret Kepala Desa diberbagai daerah dan boleh jadi ada kepala desa yang tidak melakukan perbuatan korupsi tersebut, namun dipaksakan untuk tetap menjadi tersangka,

“Kades terdakwa dan pada akhirnya menjadi  terpidana hanya karena permintaan-permintaan oknum tertentu yang tidak terakomodir dengan baik,” katanya

Bahar memamafarkan, dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Lembaganya pada pemerintahan desa di Sulawesi Selatan, terdapat salah satu kepala desa yang tidak mengetahui apa sebenarnya kesalahan maupun pelanggaran yang mereka lakukan, bahkan Pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh Oknum tertentu, itu hanya melalui via telepon atau Whattsapp.

Dijelaskannya, Bahwa setiap calon kepala desa  sebelum terpilih untuk yang kesekian kalinya harus didasarkan adanya hasil  keterangan dan/atau mungkin Rekomendasi bebas temuan dari pihak lembaga pengawasan seperti Inspektorat atau mungkin BPKP.

“Lalu mengapa ada temuan yang bersifat diskriminatif disaat pada masa kepemimpinan yang lalu setelah melewati batas waktu yang tentukan disaat setelah pemilihan kepala desa?” tanyanya

Selain dari itu, setiap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat wajib diberikan kepada pihak yang terperiksa atau kepala desa jika memang benar adanya Penetapan ganti rugi. Kecuali Hasil Pemeriksaan tertentu.

Dipertegas olehnya, Audit pemeriksaan tertentu yang dilaksanakan oleh Para Inspektur, seharusnya ada rekomendasi atas Penentuan ganti rugi yang disebutkan dalam jumlah tertentu serta harus disetor pada bank yang ditetapkan oleh Lembaga pengawas tersebut, kecuali Audit Investigasi.

“Tidak hanya dalam bentuk coretan-coretan oleh aparat atas ganti rugi yang dimaksud. Dalam penentuan adanya kerugian Negera yang tidak sepadan atau sebanding dengan biaya Penegakan hukum itu sendiri, setidaknya dapat mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat, dengan memperhatikan kelebihan kapasitas baik itu di Lapas/Rutan dan sekaligus mewujudkan Keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia;”  tandasnya

Bahr juga menjelaskan jika sesuatu yang menjadi temuan misalnya, seperti Biaya Buruh harian yang kurang bayar dan atau pajak kurang bayar, sepantasnya Diselesaikan sesuai hasil rekomendasi Pemeriksa Internal seperti ganti rugi, bukan dipaksakan untuk ditahan dan pada akhirnya menjadi terpidana.


@2020: (Mamat.S)

loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Ada Kades di Sulsel Tak Korupsi Tapi Dipaksakan Jadi Tersangka. KGS LAI: Temuan Harus Transfaran Rating: 5 Reviewed By: Rajawali Selatan